Jakarta – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, memaparkan delapan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026). Pernyataan ini disampaikan saat membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas, dengan tema “Satyam Eva Jayate: Di Sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”.
Delapan Tantangan Utama Menurut PDIP
- Krisis keteladanan bernegara – akibat penyelewengan etika dan tata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Bencana dan malapetaka ekologis – terkait kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan tidak terkendali, dan industrialisasi ekstraktif.
- Robohnya supremasi hukum – hukum kehilangan ruh kemanusiaan dan keadilan.
- Persoalan ekonomi sistemik – mencakup keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, korupsi, de-industrialisasi, pengangguran, dan kemiskinan.
- Otoritarian populis – membungkam suara kritis, melemahkan mekanisme check and balances, serta penyalahgunaan kekuasaan negara (abuse of power).
- Pelanggaran tata kelola pemerintahan dan politik tidak demokratis – mengabaikan aspirasi rakyat.
- Pertarungan geopolitik global – membangkitkan neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.
- Ancaman moral dan etika dalam kepemimpinan – menuntut keteladanan dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara.
Jamaluddin menekankan bahwa sikap politik PDIP berpijak pada ideologi Pancasila, cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri, serta prinsip etika-moral dan keteladanan dalam membangun bangsa.
“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan UUD 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat,” kata Jamaluddin.
Melalui identifikasi delapan tantangan tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk menghadapi persoalan bangsa secara strategis, menjaga kedaulatan politik, memperkuat ekonomi nasional, serta menegakkan supremasi hukum yang berpihak kepada rakyat.
Dikutip dari antaranews.com
