Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) menggelar Rapat Pleno Keempat untuk mematangkan penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Wantimpres sesuai amanat undang-undang.
Rapat yang dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno di Jakarta, Kamis (29/10/2026), membahas hasil pendalaman berbagai isu strategis nasional dari tiga bidang, yakni politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan.
Pratikno menyampaikan bahwa dalam waktu kurang dari satu bulan, Wantimpres telah menggelar empat kali rapat pleno. Ia menilai pembahasan berjalan produktif, tetapi masih membutuhkan tindak lanjut. Pratikno juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan isi pertimbangan yang akan disampaikan kepada Presiden.
Pada bidang politik, hukum, dan keamanan yang dipimpin Agum Gumelar, pembahasan mencakup perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Pendalaman dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan menyiapkan masukan bagi pemerintah.
Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin Pratikno membahas persoalan sosial, pendidikan, agama, serta kebudayaan. Perhatian juga diberikan pada penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keberagaman kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Chairul Tanjung mendalami tantangan perekonomian nasional, termasuk penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI Muhammad Hatta Rajasa yang mewakili Chairul Tanjung menekankan perlunya langkah strategis dan fundamental untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Upaya transformasi tersebut, menurutnya, perlu didukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
