Denpasar – Inovasi pelayanan publik terus dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan semakin mudah dan dekat. Salah satu gagasan tersebut tengah dibahas di Jembrana melalui pengembangan skema pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pembahasan mengenai inovasi kesamsatan tersebut dihadiri oleh Kepala UPTD Samsat Jembrana, Dr. Ni Luh Sri Jayaningsih, M.AP., bersama Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Putu Mega Indrawan, S.STP., M.A.P., beserta jajaran.
Dari PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali turut hadir Kepala Bagian Operasional, Alwin Bahar, S.H., M.M., dan Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum, Latifa Isnainiah Masyithoh, S.T., M.Sc.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas gagasan pengembangan layanan pembayaran PKB melalui BUMDes. Kehadiran BUMDes sebagai bagian dari skema pelayanan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan kesamsatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Konsep tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi dan jaringan yang telah tersedia di tingkat desa, akses terhadap layanan pembayaran PKB diharapkan dapat menjadi semakin mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
Bagi Jasa Raharja, inovasi kesamsatan perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antarunsur dalam ekosistem Samsat menjadi penting agar setiap gagasan yang dikembangkan dapat dipersiapkan secara matang dan memberikan manfaat dalam pelaksanaannya.
Pembahasan ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi pelayanan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Mengoptimalkan kanal yang sudah dekat dengan masyarakat dapat menjadi salah satu langkah untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses.
Di tempat terpisah, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa inovasi pelayanan perlu terus diarahkan pada kemudahan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami menyambut baik setiap gagasan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembayaran PKB melalui BUMDes merupakan salah satu ide yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena dapat memanfaatkan kedekatan layanan di tingkat desa. Yang terpenting, setiap inovasi perlu dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaannya efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abdillah.
Ia menambahkan, Jasa Raharja akan terus mendukung pengembangan inovasi dalam ekosistem kesamsatan bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi maupun kanal pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan layanan publik yang semakin responsif.
Melalui pembahasan inovasi pembayaran PKB melalui BUMDes, Samsat Jembrana bersama para pemangku kepentingan terus membuka ruang untuk menghadirkan alternatif pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
