Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu diterapkan untuk memastikan manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia lebih banyak dirasakan oleh masyarakat dan negara. Kebijakan tersebut juga menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan negara.
Saat menyampaikan amanat pada Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Presiden mengatakan selama ini harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih banyak ditentukan oleh pihak luar negeri. Selain itu, sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam nasional dinilai lebih banyak mengalir ke luar negeri dibandingkan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dalam negeri.
Karena itu, pemerintah menetapkan sistem ekspor SDA satu pintu yang dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan ini dibentuk untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas strategis secara lebih terintegrasi, transparan, dan terukur sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui BUMN.
Melalui kebijakan tersebut, sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy wajib diekspor melalui DSI. Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, memperkuat devisa negara, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan negara mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Dikutip dari RRI.co.id
