Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen partainya dalam menjaga netralitas TNI dan Polri dari kepentingan politik praktis. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Hasto menjelaskan bahwa reformasi TNI-Polri dilandasi semangat Reformasi 1998, yang menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan instrumen politik. PDIP juga mendorong profesionalisme TNI, mendukung misi perdamaian dunia, serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Mengenai Polri, Hasto menegaskan pentingnya lembaga ini tidak dijadikan alat untuk kepentingan elektoral, sekaligus mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi Polri.
Selain itu, Hasto mengingatkan potensi bahaya otoritarianisme akibat lemahnya kelembagaan, penegakan hukum, dan etika moral pemimpin. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang menghormati kedaulatan lembaga negara menjadi benteng terkuat bagi demokrasi.
PDIP menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang pemerintah, sekaligus menolak wacana Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung oleh rakyat.
Dikutip dari antaranews.com
