Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hambatan tersebut mulai dari tidak memiliki telepon pintar, kesulitan menggunakan perangkat digital, hingga kekhawatiran kehilangan bantuan sosial setelah melakukan pendaftaran ulang.
Gus Ipul menjelaskan, masih ada masyarakat yang belum dapat mengikuti layanan digital pemerintah karena keterbatasan perangkat maupun kemampuan dalam mengoperasikannya. Selain itu, sebagian warga merasa khawatir proses registrasi ulang justru membuat bantuan sosial yang selama ini diterima dihentikan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas PPPK dan Pilar-Pilar Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital layanan perlindungan sosial tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem pendaftaran. Pemerintah juga perlu menghadirkan pendampingan agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Sosial mengajak berbagai unsur masyarakat menjadi agen Perlinsos. Mereka berasal dari pilar sosial, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna.
Kemensos juga melibatkan pendamping desa, penyuluh pertanian, kader keluarga berencana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga relawan komunitas untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital pemerintah.
Secara khusus, Gus Ipul mewajibkan seluruh pendamping PKH menjadi agen Perlinsos sekaligus mendaftarkan keluarga penerima manfaat yang berada dalam pendampingannya.
Melalui keterlibatan para agen tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat mengakses Perlinsos Digital. Upaya ini juga ditujukan untuk memperbarui dan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
