Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan komitmennya untuk mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi dan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana dalam Gelar Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Rusdi, ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan PKB akan terus menjadi penopang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai arah pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat berdasarkan pengalaman ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.
Diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian Harlah ke-28 PKB tersebut turut menghadirkan sejumlah ekonom dan tokoh nasional untuk membahas penguatan ekonomi konstitusi serta strategi penerapannya dalam pembangunan nasional.
