Jakarta – Pemerintah pusat menetapkan WFH (Work from Home) bagi ASN setiap Jumat untuk efisiensi energi nasional menghadapi konflik global, namun kebijakan ini menuai respons dari DPR. Anggota Komisi II dari PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengaku heran pemilihan hari Jumat, karena dikhawatirkan tidak efektif menekan konsumsi BBM. Ia menekankan evaluasi kebijakan akan dilakukan setelah beberapa minggu implementasi.
Sementara itu, PKB menyoroti potensi penyalahgunaan WFH. Anggota DPR Indrajaya dan Muhammad Khozin mengingatkan ASN harus tetap responsif, menjalankan tugas dari rumah, dan tidak mengubah hari WFH menjadi long weekend. Mereka menekankan pentingnya pengawasan berkala dan evaluasi agar produktivitas ASN tetap terjaga serta target penghematan BBM tercapai.
Kebijakan WFH Jumat juga diharapkan mendorong penggunaan transportasi publik dan pengendalian polusi, dengan perkiraan penghematan APBN mencapai Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Pemerintah masih memberi diskresi bagi kementerian dan daerah dalam menyesuaikan penerapan WFH untuk jabatan tertentu.
Dikutip dari cnnindonesia.com
