Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiantoro menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat sosialisasi dana desa di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Kamis sore, di hadapan ratusan kepala desa dan bersama rombongan Komisi II DPR RI.
Bima Arya menegaskan bahwa aparatur desa perlu mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan memaksimalkan berbagai program pemerintah yang langsung mengalir ke desa, seperti program kampung nelayan, koperasi desa, dan koperasi Merah Putih. Ia juga mengingatkan bahwa dana desa hanyalah salah satu sumber pendapatan, sehingga tata kelola yang baik dan sinkronisasi rencana penggunaan dana sangat penting.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat dan tidak boleh mampir ke kantong pejabat. Transparansi dan efisiensi penggunaan dana desa menjadi harga mati,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Muhammad Fawait menyebut bahwa meskipun ada pengurangan dana desa, program lain dari pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah. Ia menambahkan, jika 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan, sekitar Rp4 triliun dana akan masuk ke Kabupaten Jember, yang bisa dimaksimalkan untuk pembangunan lokal.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa 48 desa di Jember belum mencairkan dana desa tahap II tahun anggaran 2025 dengan total Rp13,078 miliar. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pengawasan dan memastikan kepala desa memahami pentingnya pemanfaatan dana publik secara optimal tanpa menghambat pembangunan.
Dikutip dari antaranews.com
