PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton, menyusul penandatanganan kontrak bersama Kementerian Pertanian senilai Rp46,87 triliun. Penyaluran akan dimulai tepat 1 Januari 2026, memberikan kepastian bagi petani dan pembudidaya ikan untuk menebus pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Alokasi pupuk untuk sektor pertanian tetap sebesar 9,55 juta ton, terdiri dari 4,42 juta ton Urea dan 4,47 juta ton NPK, termasuk dukungan untuk NPK Kakao, ZA, dan pupuk organik. Pemerintah juga mengembalikan subsidi pupuk untuk sektor perikanan sebesar 295.676 ton setelah absen empat tahun.
Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 7T — tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu — serta mengoperasikan sistem distribusi terintegrasi digital. Langkah ini memastikan distribusi lebih transparan, mengurangi risiko penyimpangan, dan mendukung produktivitas serta ketahanan pangan nasional.
Dikutip dari antaranews.com
