Jakarta – PDI Perjuangan menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diusulkan Partai Golkar, menekankan perlunya kajian mendalam agar kebijakan berpihak pada kepentingan publik, Senin (23/12/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan pilkada langsung saat ini memang menimbulkan biaya tinggi, namun penggantian ke DPRD berpotensi membengkokkan aspirasi rakyat. “Langkah ini bisa membatasi keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih pemimpin,” ujarnya.
Untuk mengatasi ongkos pilkada, Said menyarankan revisi UU Pilkada, penguatan penegakan hukum politik uang melalui sistem peradilan pidana, peran Bawaslu, KPK, dan peradilan ad hoc khusus di daerah. Selain itu, edukasi pemilih (voter education) penting agar masyarakat sadar bahwa politik uang merusak demokrasi dan integritas calon pemimpin.
Said menegaskan bila langkah-langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, biaya pilkada tinggi dapat diminimalkan.
Sebelumnya, dalam Rapimnas I 2025, Partai Golkar merekomendasikan pilkada dipilih melalui DPRD untuk meningkatkan keterlibatan publik, serta penyempurnaan sistem proporsional terbuka agar pemilu lebih jujur dan adil.
Dikutip dari antaranews.com
