Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan Program Prioritas Pembangunan HAM 2026 sebagai fondasi utama penguatan ekosistem HAM di Indonesia. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas aparatur di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi prioritas pertama. Pendidikan HAM dan peningkatan kompetensi aparatur dianggap kunci agar prinsip HAM terintegrasi dalam seluruh proses pemerintahan.
Prioritas kedua adalah pemajuan dan pemenuhan HAM melalui penguatan kapasitas masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi memerlukan partisipasi aktif semua pihak.
Sementara itu, Musrembang Pembangunan HAM 2025 menjadi ruang strategis untuk menyusun perencanaan teknis agar prinsip HAM dapat diimplementasikan secara nyata, memastikan layanan publik yang inklusif dan menghormati hak setiap warga.
Dengan langkah ini, Program Prioritas Pembangunan HAM 2026 diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hak asasi dan menciptakan ekosistem HAM yang berkelanjutan.
Dikutip dari RRI.co.id
