Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepala daerah membangun ekosistem layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kepala daerah harus memahami aspirasi publik sebelum menetapkan kebijakan, dan survei menjadi metode paling efektif untuk membaca opini masyarakat.
“Seorang kepala daerah perlu benar-benar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum mengambil keputusan kebijakan,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers, Kamis (27/11/2025). Ia menambahkan, survei harus dilakukan melalui lembaga kredibel agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara tepat.
Bima Arya mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Survei yang dilakukan pada 2012 mengidentifikasi tiga isu utama: kemacetan, pengelolaan sampah, dan inklusivitas kota. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah kota memprioritaskan pembangunan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat, termasuk edukasi rumah tangga terkait pemilahan sampah dan pengembangan sistem transportasi publik.
Selain itu, Bima Arya juga menekankan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan Kampung Tematik, seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta, yang kini menjadi destinasi ekonomi berbasis komunitas.
Menurut Wamendagri, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana kebijakan memberdayakan masyarakat dan membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Dikutip dari RRI.co.id
