Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyambut positif penandatanganan Perpres tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren oleh Presiden. Ia menekankan pembentukan Ditjen harus memperkuat tata kelola, pelayanan, dan kebijakan yang berpihak pada pesantren, tanpa menimbulkan birokrasi atau inefisiensi baru.
HNW menekankan pentingnya pengelolaan Dana Abadi Pesantren secara mandiri dan terpisah dari Dana Abadi Pendidikan, agar anggarannya lebih adil dan tepat sasaran. Saat ini, alokasi untuk pesantren baru sekitar Rp 500 miliar dari total dana abadi pendidikan lebih dari Rp 11 triliun pada 2025.
Dengan ekosistem pesantren yang besar dan kompleks—terdiri dari 42.369 pesantren, 104.204 madrasah diniyah, 194.901 lembaga pendidikan Al-Qur’an, serta lebih dari 12 juta santri—HNW mengingatkan Ditjen Pesantren harus menjangkau seluruh jenis dan fungsi pesantren sesuai UU Pesantren, mulai dari pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Hidayat juga mendorong kebijakan afirmatif, termasuk pembebasan pajak bagi pesantren, dan menegaskan Ditjen Pesantren harus memperkuat kemandirian dan fleksibilitas pesantren sebagai karakter khas yang mendukung pendidikan umat. Ia berharap Ditjen Pesantren dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat pesantren, menghadirkan keadilan kebijakan, dan mendukung peran strategis pesantren dalam mencerdaskan bangsa serta menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Dikutip dari antaranews.com
