Wacana kepala daerah dipilih DPRD mulai ramai diperbincangkan di kalangan parpol. Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem terbuka mendukung pembahasan, sedangkan PKS dan PDI Perjuangan masih menimbang sikap.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta pembahasan rencana tersebut ditunda. Menurutnya, Pilkada berikutnya baru digelar pada 2031, sehingga pembahasan sekarang tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan polemik baru. Demokrat menekankan fokus pada isu yang lebih urgent, termasuk penanganan bencana yang masih berjalan.
Di sisi lain, Gerindra menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien, mengurangi ongkos politik tinggi bagi calon kepala daerah, dan tetap berada dalam koridor demokrasi. Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menekankan bahwa sistem ini konstitusional, sejalan dengan UUD 1945, dan bisa memperkuat demokrasi jika prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga.
Dikutip dari liputan6.com
