Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp6,48 triliun, dengan mayoritas anggaran dialokasikan untuk satuan kerja di daerah. Sekitar Rp4,999 triliun atau 77,18 persen dari total anggaran tersebut diberikan kepada BPS kabupaten/kota.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, dari total anggaran tersebut, Rp2,82 triliun atau 43,51 persen dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sedangkan Rp3,66 triliun atau 56,49 persen untuk Program Dukungan Manajemen.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran terdiri atas Rp3,57 triliun untuk belanja operasional dan Rp2,91 triliun untuk belanja nonoperasional. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan statistik rutin, survei pendukung prioritas nasional, serta kebutuhan operasional dan manajemen.
BPS juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk 2027. Tambahan tersebut mencakup Rp926,30 miliar untuk program PPIS dan Rp546,87 miliar untuk Dukungan Manajemen, termasuk pembiayaan Survei Ekonomi Terintegrasi serta pembangunan dan revitalisasi gedung kantor.
Saat ini BPS memiliki 539 satker yang terdiri atas 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satker pusat. Komisi X DPR RI turut meminta BPS memperkuat kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta metodologi statistik agar penyediaan data semakin akurat dan mampu mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.
