Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana menutup sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya merampingkan jumlah perusahaan dan meningkatkan efisiensi pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN dalam hampir dua tahun masa pemerintahannya. Perusahaan yang ditutup disebut merupakan BUMN yang tidak menguntungkan, berkinerja buruk, atau mengalami kerugian. Dari langkah tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat sekitar Rp50 triliun.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlahnya diperkirakan tersisa sekitar 250 perusahaan. Prabowo menargetkan efisiensi tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun, terutama dari biaya rutin seperti gaji direksi dan komisaris.
Dana hasil penghematan nantinya akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Prabowo juga menegaskan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang dan mendorong penggunaan anggaran secara lebih efisien.
