Kinerja ekonomi Indonesia kuartal III/2025 hanya mampu tumbuh di angka 5,04%. Angka itu berada di atas ekspektasi pasar meskipun di sisi lainnya, tetap masih menyisakan berbagai catatan mulai dari indikasi penurunan daya beli hingga implikasi terbatasnya di pasar tenaga kerja.
Pelemahan konsumsi rumah tangga menjadi peringatan bagi pemerintah, karena kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB lebih dari 50%. Penurunan pertumbuhan konsumsi bisa menjadi indikator penurunan kinerja perekonomian.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% secara tahunan atau year on year (YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu menjadi yang terendah sejak 2012 atau 14 tahun lalu selama periode kuartal III, di luar episode pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan bahwa seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada kuartal III/2025, dengan konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dengan 53,14%.
“Komponen ini [konsumsi rumah tangga] tumbuh sebesar 4,89% YoY yang menunjukkan masih terjadinya tingkat konsumsi masyarakat,” ungkap Edy dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Jika dibandingkan dengan kuartal III pada tahun-tahun sebelumnya maka pertumbuhan 4,89% YoY pada kuartal III/2025 menjadi yang terendah dalam 14 tahun belakangan, di luar periode pandemi Covid-19.
Adapun, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.
Edy menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2025 mencapai Rp6.060 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun.
“Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%,” ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Sebelumnya, sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY.
Tren pemutusan hubungan kerja atau PHK dinilai memengaruhi penurunan jumlah pekerja penuh atau full-time pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.
Manufaktur Stagnan di 19%
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat industri pengolahan alias manufaktur masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 berdasarkan lapangan usaha, bahkan kontribusi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Meski terus meningkat, kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 20%. Selama 4 tahun terakhir, kontribusi manufaktur ke PDB kuartal III berkutat di angka 17,97% (2022) dan 19,15% (2025).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa sektor manufaktur tumbuh 5,54% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025.
“Industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri, dimana industri makanan dan minuman tumbuh 6,49%, utamanya didorong oleh peningkatan produksi untuk CPO dan turunannya,” ungkap Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Sementara berdasarkan distribusinya ke PDB atau perekonomian, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,15%. Angka itu lebih tinggi dari distribusi lapangan usaha utama lainnya terhadap PDB seperti pertanian (14,35%), perdagangan (13,19%), konstruksi (9,82%), hingga pertambangan (8,51%).
Adapun, distribusi sektor manufaktur sebesar 19,15% itu naik dibandingkan pada kuartal III/2024 (19,02%), kuartal III/2023 (18,75%), kuartal III/2022 (17,88%) dan setara pada kuartal III/2021 (19,15%). Artinya, terjadi peningkatan kontribusi sektor manufaktur ke pembentukan PDB secara tahunan dalam tiga tahun terakhir.
Andalkan Stimulus
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan di bawah 5% itu akan pulih saat kuartal IV/2025. Apalagi pemerintah akan menggelontorkan sejumlah stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
“Memang kuartal III ada pelemahan, tetapi kuartal IV kan naik. Inflasi dilihat saja naik di kuartal III akhir. Kedua, kalau dilihat ada spike [kenaikan] di penjualan,” terangnya sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Airlangga tidak menjawab apabila konsumsi masyarakat kuartal III/2025 itu menunjukkan pelemahan daya beli. Namun, dia meyakini daya beli akan naik pada kuartal IV/2025 sebagaimana terlihat dari berbagai indikator.
Misalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 115 pada September 2025. Hal itu kendati IKK pada September itu berada di level terendah dalam 3,5 tahun terakhir. Kemudian, ada juga Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang naik ke 51,2 pada Oktober 2025.
“Kemudian juga kenaikan inflasi dan kenaikan investasi di emas dan perhiasan juga naik. Itu sejalan dengan kenaikan konsumsi,” terangnya.
Politisi Partai Golkar itu melihat nantinya kondisi perekonomian semakin membaik pada kuartal IV/2025, setelah efek stimulus perekonomian dirasakan. Dengan itu, dia memperkirakan target pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa tercapai.
“Full year 5,2% bisa dicapai,” jelasnya.
Kondisi Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja sebanyak 218,17 juta orang atau meningkat 2,8 juta orang dari Agustus 2024. Sebanyak 154 juta orang di antaranya adalah angkatan kerja, dan 64,17 juta orang bukan angkatan kerja.
Dari jumlah penduduk bekerja itu, pekerja penuh pada Agustus 2025 sebanyak 67,32% atau setara 98,65 juta orang. Mereka bekerja kurang lebih 35 jam dalam satu minggu. Jumlah itu terus menurun dari Agustus 2024 yakni 68,08% dan 68,92%.
Di sisi lain, data BPS mencatat bahwa jumlah PHK dalam Sakernas Agustus 2025 mencapai sekitar 58.000 orang atau menyumbang 0,77% terhadap 7,46 juta total pengangguran.
Berdasarkan sektornya, tiga besar sektor penyumbang pengangguran akibat PHK berasal dari industri pengolahan 22.800 orang, perdagangan 9.700 orang dan pertambangan 7.700 orang.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penyerapan tenaga kerja juga berlangsung sejalan dengan adanya fenomena PHK. Khususnya, dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025.
”Sebenarnya ada yang PHK, dan ada yang masuk diserap lapangan kerja. Kebetulan di Agustus itu juga jumlah angkatan kerjanya meningkat, tetapi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu ada banyak yang diserap tetapi ada juga yang menganggur,” terang Amalia kepada wartawan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Secara terperinci, BPS sebelumnya memaparkan bahwa data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menemukan sebanyak 218,17 juta orang termasuk penduduk usia kerja. Peningkatannya sebanyak 2,8 juta orang dari Agustus 2024.
Penduduk usia kerja itu meliputi angkatan kerja sebanyak 154 juta orang, atau bertambah 1,89 juta orang dari hasil Sakernas Agustus 2024. Adapun bukan angkatan kerja 64,17 juta orang atau bertambah 0,91 juta orang.
Dari 154 juta orang angkatan kerja itu, sebanyak 146,54 juta orang bekerja atau naik jumlahnya 1,9 juta orang. Adapun pengangguran 7,46 juta orang atau menurun 4.000 orang.
Dengan demikian, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 1,9 juta orang sepanjang Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025. “Jadi memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada yang masuk dan ada yang keluar,” ujar Amalia yang pernah bekerja sebagai Deputi Kementerian PPN/Bappenas.
Mengonfirmasi Tren PHK
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengatakan bahwa penurunan jumlah pekerja penuh itu mencerminkan fenomena tren PHK yang terjadi belakangan ini.
“PHK itu bisa terlihat itu dari jumlah penduduk yang tercatat pekerja penuh, itu kan menurun. Artinya banyak orang yang keluar dari pekerjaan-pekerjaan formal. Itu menandakan PHK masih ada, masih tercatat,” terangnya kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).
Pekerja penuh yang mengalami PHK itu, lanjut Tadjuddin, diduga beralih ke pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal itu tercermin dari data penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, di mana peningkatan terjadi paling tinggi di sektor pertanian yakni 0,49 juta orang dari periode Agustus 2024 ke Agustus 2025.
Guru Besar UGM itu juga menyinggung kebijakan fiskal yang didorong Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil nampaknya belum berdampak ke angkatan kerja.
Misalnya, injeksi Rp200 triliun ke himbara untuk mendorong kredit ke sektor riil diperkirakan baru terasa ke angkatan kerja pada Sakernas Februari 2026.
“Dengan kucuran dana Rp200 triliun ke bank himbara itu, kredit lancar, kemungkinan besar itu menyerapa tenaga kerja cukup banyak. Baru kita bisa tahu Februari [2026], sekarang belum ada dampaknya,” lanjut Tadjuddin.
Namun, dia tetap menilai kebijakan Purbaya itu bisa mendongrak daya beli masyarakat yang kini masih kesulitan mencari kerja. Salah satunya dengan program magang untuk lulusan perguruan tinggi, yang nantinya digaji selama enam bulan dengan besaran UMR.
Peraih gelar doktor dari Flinders University, Australia itu lalu mengatakan, penyerapan tenaga kerja akan membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1%, bisa menyerap hingga 400.000 pekerja. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% (yoy), dia menyimpulkan wajar perubahan terhadap tenaga kerja masih rendah. “Jadi dapat disimpulkan, selama 2024-2025, tidak ada perubahan terhadap angkatan kerja. PHK masih terjadi dan penyerapan tenaga kerja masih relatif sangat rendah,” tuturnya. Dikutip dari Bisnis.com
